Duh?! Birokrasi Negaraku

Hari selasa dan rabu tanggal 12 benar-benar hari yang melelahkan, bukan secara fisik tapi mental, pagi subuh buta kami bersama tim yang akan mengurus rekomendasi pinjaman daerah untuk membangun skylift di Kota Sawahlunto sudah meninggalkan rumah, tujuan satu membawa harapan masyarakat Kota Sawahlunto untuk memohon rekomendasi Departemen Dalam Negeri agar Kota Sawahlunto di bolehkan mendapatkan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan objek wisata skylift yang telah diimpikan oleh masyarakat Kota Sawahlunto akan dapat mengangkat perekonomian mereka dari sektor pariwisata.

Sejak tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 telah di tetapkan visi Kota Sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Visi baru ini ditetapkan karena Sawahlunto yang sebelumnya terkenal sebagai Kota Tambang Batubara dan merupakan salah satu kota penggerak ekonomi propinsi sumatera barat sedang gundah karena batubara sebagai penggerak utama ekonomi sedang menurun produksinya.

Pembangunan skylift direncanakan kan melintas di atas pusat kota dan diperkirakan sangat berpeluang untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dengan kondisi topogrofi yang cukup unik karena pusat kota dikelilingi oleh perbukitan maka pengunjung skylift akan disuguhi beberapa pemandangan yang menarik yaitu pemandangan keindahan alam, kondisi permukiman masyarakat, landscap kota serta instalasi pertambangan yang telah berumur ratusan tahun.

Namun karena APBD Kota Sawahlunto sangat terbatas, pembangunan skylift ini hanya mungkin dapat diwujudkan melalui pinjaman daerah dan untuk mendapatkan pinjaman daerah tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Namun tidak mudah rupanya untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, telah berulangkali Pemda Sawahlunto menyambangi Depdagri namun belum juga ada kepastian kapan izin dan rekomendasi tersebut dapat diberikan, karena ada perbedaan persepsi yang terjadi diantara pejabat Depdagri sendiri, ada yang mendukung dan ada yang ragu-ragu. Yang mendukung menyatakan bahwa rencana pembangunan ini sangat baik dan tentunya akan mendatangkan multiplier effect kepada masyarakat dan ekonomi kota Sawahlunto, yang ragu-ragu menyatakan bahwa investasi pembangunan ini merupakan ranah swasta dan bukan ranah pemerintah.

Disinilah letak rumitnya birokrasi negaraku ini karena semua aturan serba abu-abu, dalam permendagri hanya diatur tentang pinjaman jangka pendek digunakan untuk menutup defisit, pinjaman jangka menengah untuk pembangunan infrastruktur dan pinjaman jangka panjang untuk investasi dan tidak dinyatakan mana yang invetasi boleh dilakukan pemerintah dan mana ranah swasta. Dan sebenarnya yang harus diperdebatkan bukan ranahnya siapa tetapi seberapa besar objek ini dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Yang lebih parah lagi, sepertinya pejabat Depdagri yang mengurusi masalah ini tidak siap untuk berdiskusi dengan Tim yang telah diundang datang ke Depdagri, dengan dalih berbagai alasan sang pejabat tidak mau menemui tim dan membiarkan tim menunggu selama 2 hari diruang kerjanya dan pejabat tersebut nggak berani nongol, padahal yang ngundang dia sendiri....??

Impian masyarakat sawahlunto untuk mewujudkan objek wisata skylift ini agak sedikit tertunda menunggu selesainya telaah dari Depdagri, padahal jika objek ini jadi diwujudkan akan mendatangkan peningkatan ekonomi minimal seperti gambaran berikut : Sebagai ilustrasi jika target pengunjung skylift sebesar 400.000 wisatawan dalam setahun dan sepuluh persen saja di antaranya menginap di Sawahlunto maka berarti akan ada minimal 800 wisatawan dalam setiap minggu yang menginap di Sawahlunto, jika diasumsikan dengan rata-rata tarif perkamar Rp. 250.000 dan setiap wisatawan minimal menginap dua malam saja maka akan ada perputaran uang sebesar Rp. 20 milyar pertahun atau Rp. 1,67 milyar perbulan hanya di industri hotel atau home stay saja. Hal ini tentunya akan sangat menarik bagi para investor untuk membangun hotel karena dengan kondisi saat ini sarana penginapan di Kota Sawahlunto hanya baru tersedia kurang dari 30 kamar. Jika dilihat lagi pada jasa restauran dan souvenir, diasumsikan setiap pengunjung skylift yang berjumlah 400.000 pertahun membelanjakan sedikitnya Rp. 50.000 rupiah untuk konsumsi dan souvenir maka tidak kurang dari Rp. 15 milyar terjadi perputaran uang di bidang jasa restorant dan souvenir ini pertahunnya atau sekitar Rp. 1,25 milyar perbulan. Belum lagi jika dilihat disektor informal lainnya seperti parkir, pedagang kecil (kaki lima) dan jasa lainnya, dengan pembangunan sklift ini maka semua sektor tersebut akan cukup banyak menyerap lapangan kerja yang pada akhinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Sawahlunto.